Bawaslu Pasangkayu Ambil Peran! Moh. Fajar Purnomo Hadiri Rakor Evaluasi Kehumasan Tingkat Provinsi Sulbar di Mamasa

Mamasa – Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Moh. Fajar Purnomo, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif dan Evaluasi Kehumasan di Masa Non Tahapan Tingkat Provinsi se-Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamasa, Kamis (31/07/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat yang membidangi Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, serta diikuti oleh Kasubag Pengawasan dan staf Kehumasan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa, Rustam, S.H., M.H., dan hadir, Hamrana Hakim, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pemaparannya, Hamrana Hakim menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang tetap kreatif dan progresif, meskipun berada dalam masa efisiensi anggaran. "Agenda pengawasan partisipatif tetap bisa berjalan maksimal dengan kreativitas kita. Gunakan pendekatan yang inovatif agar tetap efektif," ujar Hamrana memantik semangat peserta.

Ia juga mendorong jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk terus mengeksplorasi ide-ide kreatif dalam produksi konten kehumasan. “Silakan amati, tiru, dan modifikasi konten dari sesama Bawaslu kabupaten/kota. Jangan ragu untuk berinovasi! Jadikan kehumasan sebagai wajah lembaga yang komunikatif dan membumi,” tegasnya.

Lebih jauh, Hamrana mengajak peserta untuk memaksimalkan edukasi pemilih pemula di sekolah-sekolah. “Kami berharap teman-teman dapat hadir di tengah-tengah pelajar sebagai pembina, memberikan edukasi terkait kepemiluan kepada pemilih pemula,” ajaknya.

Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya menjangkau kelompok rentan. “Lakukan juga sosialisasi kepada komunitas disabilitas. Mereka adalah bagian penting dari pemilih yang perlu mendapat perhatian dan akses informasi yang setara,” ucapnya dengan penuh semangat.

Hamrana menutup arahannya dengan mendorong seluruh peserta untuk merancang program-program edukatif dan inovatif. “Mari kita masifkan edukasi kepemiluan. Rancang kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan jangan lupa, semua yang dilakukan oleh parmas harus dicatat dengan baik dalam Form Pencegahan Online,” pesannya tegas.

Ia juga mengingatkan pentingnya kembali melakukan koordinasi dan validasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah. “Silakan cek kembali MoU dengan kampus atau sekolah. Jika belum ada, segera lakukan audiensi. Kita butuh sinergi untuk memperluas jangkauan edukasi,” tambahnya.

Menariknya, dalam bagian akhir penyampaiannya, Hamrana juga memaparkan rekap pemantauan capaian kinerja kehumasan, yang mencakup jumlah pemberitaan, unggahan media sosial, konten grafis, hingga konten video dari seluruh kabupaten/kota se-Sulbar. Data ini menjadi tolok ukur dalam melihat sejauh mana eksistensi Bawaslu dalam menyampaikan pesan ke publik.

Di sisi lain, Moh. Fajar Purnomo dalam sesi penyampaiannya menyampaikan bahwa masa non tahapan merupakan momentum emas untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi. “Saat masuk tahapan, fokus kita akan terbagi pada penyelenggaraan pemilu. Karena itu, momen sekarang harus dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat secara masif,” tuturnya.

Ia juga memaparkan strategi Bawaslu Pasangkayu dalam menggelar uji petik sebagai bentuk pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. “Kami melakukan uji petik secara terbuka, memasang spanduk, dan selalu mendahului kegiatan dengan sosialisasi serta meminta izin kepada kepala desa atau dusun. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” jelasnya.

Fajar menegaskan bahwa uji petik akan menyasar hingga 63 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Pasangkayu, dengan prioritas di wilayah rawan dan perbatasan. “Wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri, dan kami ingin memastikan tak ada satu hak pilih pun yang terabaikan,” tegasnya.

Menutup sesi diskusi, Moh. Fajar Purnomo memberikan masukan berupa ide untuk mendukung program pengawasan partisipatif dengan konsep “Sekolah Rakyat”. Ia menyarankan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dalam sistem pendidikan lokal.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ini adalah ruang edukatif yang dapat mempertemukan nilai-nilai demokrasi dengan masyarakat akar rumput,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan sinergi antar-Bawaslu se-Sulawesi Barat dalam memperkuat kehumasan dan pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pilkada mendatang. Kehadiran dan kontribusi aktif dari Bawaslu Pasangkayu menjadi bukti nyata komitmen untuk terus adaptif, kolaboratif, dan solutif dalam setiap tantangan pengawasan pemilu.

Penulis: Muhammad Mujahidin Syarifuddin
Editor: Muhammad Mujahidin Syarifuddin