Bawaslu Pasangkayu Gelar Rapat Koordinasi PDPB: Perkuat Kolaborasi Stakeholder untuk Validitas Data Pemilih

PASANGKAYU — Bawaslu Kabupaten Pasangkayu kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga kualitas dan validitas data pemilih melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama para stakeholder kelembagaan se-Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini digelar pada Rabu, 19 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, serta didampingi oleh Anggota Moh. Fajar Purnomo dan Anggota Darmawan, S.H. Agenda ini menjadi ruang penting dalam menyatukan langkah seluruh elemen untuk memastikan data pemilih selalu mutakhir dan akurat.

Fajar Purnomo: “Kami Intens Melakukan Uji Petik di Lapangan”

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Pasangkayu Moh. Fajar Purnomo menegaskan bahwa pihaknya selama beberapa bulan terakhir secara intensif melaksanakan Uji Petik PDPB di seluruh kelurahan dan desa di Kabupaten Pasangkayu.

“Dalam beberapa bulan dan pekan terakhir, kami di Bawaslu intens turun ke lapangan melaksanakan uji petik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Uji petik ini kami lakukan langsung di masing-masing kelurahan dan desa untuk memastikan akurasi data di tingkat paling bawah,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, langkah ini penting untuk memotret kondisi faktual pemilih yang sering berubah dari waktu ke waktu.

Fajar: “Perbaikan Data Idealnya Dimulai dari Tingkat Dusun”

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa proses perbaikan data paling ideal dilakukan secara berjenjang dari tingkat dusun, desa/kelurahan hingga kecamatan.

“Idealnya perbaikan data dilakukan dari dusun ke desa, lalu ke kecamatan. Di level inilah data penting seperti warga meninggal dunia, pernikahan di bawah umur, warga yang berubah status menjadi TNI/Polri, serta mereka yang pindah domisili bisa teridentifikasi lebih cepat,” jelas Fajar.

Ia menyebut, koordinasi berjenjang akan mempercepat proses sinkronisasi data untuk menghindari potensi selisih antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Fajar: “Ini Bentuk Kolaborasi yang Sangat Baik”

Fajar juga memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya rapat koordinasi tersebut.

“Kegiatan hari ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat baik. Dengan duduk bersama, kita bisa menyamakan persepsi dan membangun mekanisme kerja yang lebih efektif untuk pemutakhiran data pemilih,” ungkapnya.

Darmawan: “Uji Petik Sudah Dilaksanakan Hampir di Semua Desa dan Kelurahan”

Anggota Bawaslu Pasangkayu Darmawan, S.H turut memaparkan capaian Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan uji petik PDPB.

“Bawaslu Pasangkayu telah melakukan uji petik hampir di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Pasangkayu. Pengawasan ini kami lakukan dengan metode sampling untuk memastikan daftar pemilih benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujar Darmawan.

Darmawan: Banyak Masyarakat Enggan Melapor Perubahan Data

Darmawan juga menyampaikan persoalan yang kerap menjadi hambatan di lapangan.

“Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan jika telah pindah domisili. Begitu pula keluarga dari warga yang meninggal dunia dan masyarakat yang berubah status menjadi TNI/Polri, bahkan ketika sudah pensiun tidak melaporkan ke pemerintah desa,” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan data administrasi tidak sejalan dengan realitas di masyarakat sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas pihak.

Ketua Harlywood: “Koordinasi Adalah Pilar Pencegahan”

Ketua Bawaslu Pasangkayu Harlywood Suly Junior menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah pencegahan yang sangat strategis dalam menjaga validitas data pemilih.

“Koordinasi adalah upaya pencegahan. Mulai dari tingkat dusun, desa, kelurahan, hingga kecamatan, kita perlu bersama-sama memastikan informasi terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti warga meninggal dunia, pernikahan di bawah umur, alih status menjadi TNI/Polri, maupun yang berpindah domisili,” tegas Harlywood.

Harlywood: Kecamatan Kesulitan Karena Tidak Memiliki DPT

Ketua Bawaslu tersebut juga mengungkapkan persoalan di tingkat kecamatan yang membuat proses pendataan berjalan lambat.

“Problem yang sering kami temukan adalah kecamatan tidak memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akibatnya, pemerintah kecamatan kesulitan menginventarisasi data seperti warga meninggal dunia atau penduduk yang berpindah,” jelasnya.

Harlywood: “Status Kawin Tapi Belum Diterbitkan KTP, Kita Butuh Data dari Disdukcapil”

Harlywood juga menyinggung kendala administrasi yang masih terjadi di masyarakat.

“Ada banyak warga yang statusnya sudah kawin, namun belum memiliki KTP karena belum berusia 19 tahun. Untuk hal seperti ini, kami sangat membutuhkan informasi dari Disdukcapil agar data tetap valid,” tambahnya.

Harlywood: “Melalui Kegiatan Ini, Kita Rumuskan Cara Kerja yang Komprehensif”

Harlywood menutup rapat dengan menekankan pentingnya kolaborasi bersama seluruh stakeholder.

“Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat merumuskan bagaimana PDPB dapat dikerjakan secara bersama-sama, komprehensif, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Muhammad Mujahidin Syarifuddin
Editor: Muhammad Mujahidin Syarifuddin