Tak Sekadar Rapat, Bawaslu Pasangkayu Matangkan Strategi Pengawasan Berkelanjutan Lewat Pleno Rutin Internal
|
Pasangkayu – Semangat membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi setiap dinamika kepemiluan terus diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu. Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui Rapat Pleno Rutin Internal yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Rabu (15/7/2026).
Rapat pleno yang menjadi agenda rutin setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi (SDMO). Kegiatan turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Darmawan, S.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), sementara Moh. Fajar Purnomo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting. Jalannya pleno dimoderatori oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Sarwan, S.E., serta diikuti seluruh jajaran ASN, PPPK, PPNPN, dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.
Pelaksanaan rapat pleno tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga wadah evaluasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pada masa non-tahapan pemilu.
Dalam arahannya, Moh. Fajar Purnomo menegaskan pentingnya menjaga ritme kerja pengawasan melalui pelaksanaan uji petik secara rutin setiap pekan sebagaimana hasil kesepakatan pada pleno sebelumnya. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), tetapi juga menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sekaligus mendukung penyusunan laporan kinerja organisasi.
"Sesuai kesepakatan pada pleno minggu lalu, uji petik harus dilaksanakan setiap minggu. Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memastikan kualitas pengawasan tetap berjalan sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan laporan kinerja yang terukur dan berkelanjutan," ungkapnya.
Selain itu, Moh. Fajar juga memberikan perhatian serius terhadap percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Insidentil. Ia menginstruksikan tim percepatan agar segera mengambil langkah-langkah konkret tanpa harus menunggu arahan lanjutan dari pimpinan.
"Tim percepatan Perbup Insidentil saya instruksikan untuk segera bergerak. Setiap personel harus memiliki inisiatif dan tanggung jawab sehingga proses penyusunannya dapat berjalan lebih cepat dan efektif tanpa harus selalu menunggu pimpinan turun tangan secara langsung," tegasnya.
Sementara itu, Darmawan, S.H. menyampaikan bahwa tindak lanjut terhadap pembahasan Perbup Insidentil juga harus menjadi perhatian bersama agar proses penyelesaiannya dapat berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Di bidang penanganan pelanggaran, Darmawan menjelaskan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) terus melakukan penguatan kapasitas internal melalui simulasi penanganan pelanggaran yang dilaksanakan setiap hari Senin. Pada pelaksanaan perdana, simulasi difokuskan pada tahapan klarifikasi sebagai bagian dari peningkatan kompetensi teknis staf dalam menghadapi potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.
"Simulasi ini bukan sekadar latihan administrasi, tetapi merupakan upaya membangun kesiapan personel agar semakin memahami mekanisme penanganan pelanggaran secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Darmawan.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi yang menjadi salah satu program edukasi kepada masyarakat. Hingga saat ini, dirinya telah menyelesaikan dan menyerahkan tiga laporan kegiatan kepada staf Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai bagian dari dokumentasi sekaligus bahan evaluasi.
Menurutnya, kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperkuat literasi demokrasi masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi dan peran Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.
"Bagi saya, konsolidasi demokrasi adalah ruang edukasi yang sangat efektif. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memahami pentingnya pengawasan partisipatif serta peran Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Darmawan kembali menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan uji petik sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan. Ia menginstruksikan kepada Koordinator Sekretariat agar segera menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan uji petik secara rutin setiap minggu sehingga pelaksanaannya lebih terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.
"Saya menginstruksikan kepada Pak Koordinator Sekretariat untuk segera mengatur jadwal pelaksanaan uji petik setiap minggunya. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan pengawasan akan berjalan lebih optimal, berkesinambungan, dan memberikan hasil yang maksimal," tegasnya.
Melalui rapat pleno rutin ini, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, dan berorientasi pada kinerja. Penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkokoh kesiapan lembaga dalam mengawal setiap proses demokrasi secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Penulis/Editor: Muhammad Mujahidin Syarifuddin/Muhammad Rezky Abyanto
Dokumentasi: Muhammad Mujahidin Syarifuddin
